Mayoritas anggota Komisi XI DPR mendukung anggaran operasional OJK, sehingga diharapkan dapat mengontrol seluruh aktivitas keuangan baik perbankan, pasar modal, asuransi maupun sekuritas.

Hal itu mengemuka saat Komisi XI DPR mengadakan RDP dengan Ketua OJK Muliaman Hadad dan jajarannya yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, di Gedung Nusantara I, Senin, (8/10)

"Kita Fraksi PDIP mendukung penuh OJK, karena itu kita minta Gedung OJK segera dibangun kita minta dari segi keuangan tidak jadi masalah. Bagaimana bisa efektif mengontrol aset keuangan 1400 triliun jika masih mempersoalkan keuangan,"ujar Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, OJK mengajukan anggaran sebesar Rp. 1.7 triliun namun DPR belum melihat program dari anggaran iitu. Sementara soal iuran OJK, lanjutnya, perlu aturan pemerintah yang jelas dan perlu ada perhitungan pertambahan nilai pungutan dari tahun pertahun. "kemudian apabila disetujui usulannya oleh DPR maka OJK dapat mengajukannya  kepada Presiden,"katanya.

Menurutnya, Kemungkinan anggaran yang disetujui itu sebesar Rp. 930 Miliar sementara yang dari iuran itu harus disetujui oleh DPR."Sementara sebesar Rp.700 miliar itu harus sesuai persetujuan,"paparnya .

Sementara Arif budimanta (FPDIP) mendukung penuh anggaran operasional dari OJK namun harus disesuaikan dengan standar yang wajar. "Pertama harus tahu anggaran yang wajar itu seperti apa. Ada baiknya dewan komisioner menyampaikan anggaran itu misal gaji untuk dewan komisioner itu berapa idelanya,"ujarnya.

Ketua OJK Muliaman Hadad mengatakan, terkait iuran atau pungutan memang harus berhati-hati menyikapinya dan kita terus berkomunikasi dengan berbagai pihak serta mempelajarinya dari negara lain bagaimana pungutannya. "Kita harapkan ini akan segera dikaji. selain itu kita kembalikan dalam bentuk sosialisasi dengan memberikan pendidikan pada stakholder,"ujarnya. (si)foto:wy/parle